Kemacetan Tanggung Jawab Pusat dan Daerah

Nama     : Firli Dimas Adhiguno

NPM      : 32412975

KELAS    : 2ID02

TUGAS  : Ilmu Sosial Dasar

DOSEN  : MEI RAHARJA

Pihak Istana Kepresidenan membantah pemberitaan yang menyebutkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan penutupan jalanan yang ia lewati setiap kali dalam kunjungan kerjanya ke daerah-daerah, termasuk saat ia berada di Jakarta.

Hal ini disampaikan melalui Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, (10/11).

“Kalaupun kemudian ada penutupan jalan itu semata karena tugas protokeler dalam rangka pengamanan VVIP untuk pertimbangan keselamatan Presiden,” ujar Julian.

Presiden, kata Julian, sangat memahai keadaan lalulintas padat di beberapa kota besar di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden memberi instruksi tidak perlu dilakukan penutupan jalan yang ia lewati.

Julian juga menyatakan, Presiden tidak menyalahkan gubernur, bupati dan walikota atas kemacetan seperti yang diberitakan selama ini. Hanya saja, kata dia, Presiden mengingatkan setiap kepala daerah untuk menjalankan tugasnya menertibkan lalu lintas dengan baik. Sehingga tidak perlu terjadi kemacetan yang berlebihan.

“Memang harus diakui bahwa urusan  lalu lintas adalah tanggung jawab kepala daerah masing-masing. Tentu pemerintah pusat akan mendukung upaya mengurai kemacetan, tapi tidak berarti itu sepenuhnya diserahkan di pusat. Yang paling mengerti lalu lintas adalah kepala daerahnya,” kata Julian.

Sebelumnya, Presiden mengaku ia selalu disalahkan ketika ada macet di Jakarta, karena masyarakat menganggap itu terjadi salah satunya karena penutupan jalan yang dilewati rombongan Presiden.

Meski sedang berada di kediamannya sekalipun, Presiden mengaku ia tetap disalahkan ketika terjadi kemacetan di Jakarta. Ia meminta kepala daerah terutama di Jakarta memperbaiki lalulintas dan mengurai macet.

Presiden seharusnya tidak bisa lepas tangan atas kemacetan, seperti terjadi di DKI Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Pemerintah pusat juga mempunyai kewajiban membuat sistem transportasi makro Jabodetabek. Belum ada itu. Bukannya belum optimal, tapi memang belum ada. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah tidak boleh saling menyalahkan. Bahkan fakta sebenarnya adalah pemerintah pusat sebenarnya juga punya kewajiban mengatasi kemacetan di wilayah ibukota dan sekitarnya.

Pembagian urusan dan kewenangan antara pusat dan DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan di Jakarta itu sangat jelas, yakni masalah sistem transportasi makro Jabodetabek, tata ruang, dan kebijakan perumahan adalah urusan pemerintah pusat. Justru hal itulah yang sangat erat kaitannya dengan kemacetan.

Sementara urusan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah penambahan prasarana dan sarana transportasi. Sementara pengaturan lalu lintas merupakan tanggungjawab bersama antara Polda Metro Jaya dan Pemerintah Provinsi Ibukota.

Yang pasti penanganan transportasi makro, terutama di Jabodetabek oleh pusat, belum ada. Artinya, macet di Jakarta itu, sebagian harusnya diakui tanggungjawab SBY sebagai Presiden.

Namun, menurut Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang bertanggung-jawab untuk memikirkan masalah tersebut. Apalagi, kata dia, jumlah kendaraan di Jakarta jauh lebih besar dibanding kapasitas jalan. “Komisi Perhubungan  hanya bisa menyarankan dan menyampaikan aspirasi pemerintah daerah ke pusat,” ujarnya.

Mulyadi memberikan gambaran dalam satu perusahaan saja terdapat 100 karyawan yang membawa sepeda motor untuk pergi ke kantor. Sementara itu, misalnya ada 100 perusahaan di Jakarta. “Setidaknya dapat mengurangi kemacetan 20 persen jika masing-masing dari mereka mendapatkan satu unit rusunawa,” ucap dia.

Menurut dia, kemacetan di Ibu Kota memang tanggung-jawab Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sebelumnya, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melempar tanggung jawab kemacetan parah di Jakarta ke  Jokowi. “Bicara kemacetan Jakarta (tanya) ke Jokowi, jangan ke pemerintah pusat,” ujar dia.

Sumber :

http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=200082

http://www.tempo.co/read/news/2013/11/06/078527498/Politikus-Demokrat-Jakarta-Macet-Urusan-Jokowi

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s